Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan

Software / Aplikasi Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari beberapa bagian/modul. Salah satunya adalah Pembayaran. Selama ini Strategi pembayaran atau pemungutan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak adalah melalui kerjasama dengan pemerintah lokal kota atau kabupaten.
Hal ini memungkinkan karena dua per tiga (2/3) penerimaan PBB adalah untuk Kota/Kabupaten. Sehingga penerimaan PBB menjadi target bersama antara pemerintah kota/kabupaten dan Dirjen Pajak melalui KPP Pratama setempat.
Jumlah obyek pajak PBB relatif banyak, sebanyak jumlah kavling dalam satu kota/kabupaten. histori tunggakan juga banyak. sebagai contoh Kota surabaya dengan jumlah obyek pajak misal 500 ribu maka jika menyimpan data selama 10 tahun akan ada 5juta data. Semua data ini harus disimpan bahkan lebih dari 10 tahun. karena akan banyak permintaan informasi tentang histori pembayaran. Selain itu wajib pajak PBB bisa berdomisili dimanapun. sehingga sangat penting adanya sistem pembayaran online dan semi online yang handal untuk mengelola.

Aplikasi / Software Sistem Informasi Pembayaran PBB perlu dapat meng-handle beberapa cara pembayaran PBB,yaitu melalui :

1. Online Bank seperti ATM dan Bank yang ditunjuk oleh Departemen pajak melalui aplikasi online teller (core banking app) yang memiliki sistem Host to Host dengan sistem Dirjen Pajak. Tanda bayar melalui medai ini akan mendapat tanda setor( hasil dari printer thermal dan print dari teller )
2. Aplikasi Payment Online System PBB yang ada di KPP Pratama. Tanda bayar melalui media ini akan mendapat Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
3. Aplikasi Mobling PBB adalah aplikasi pembayaran PBB yang dijalankan oleh petugas Dinas Pendapatan secara berpindah-pindah ( mobling ) dari satu wilayah satu ke wilayah (kelurahan) lainnya. Tanda bayar melalui media ini akan mendapat Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Melalui channel pembayaran manapun Aplikasi / software sistem informasi pembayaran PBB perlu dapat melakukan sinkronisasi data dengan akurat. Proses sinkronisasi data berlangsung setiap hari. tujuan akhirnya adalah data yang ada di Server Kota/Kabupaten, semua Server KPP pratama, Bank Tempat pembayaran, Server Dirjen Pajak adalah sama. Dalam posisi inilah juga Pemerintah Kota/Kabupaten sangat perlu untuk memiliki aplikasi sistem informasi pembayaran yaitu supaya dapat melakukan sinkronisasi data dan uang yang diterima dari PBB. sebab dengan luas dan bervariasinya cara melakukan pembayaran sering kali terjadi penundaan pengiriman informasi pembayaran ataupun ketidaksesuaian informasi pembayaran. Jika Pemerintah memiliki data pembayaran yang valid maka mudah melakukan sinkronisasi data pembayran.

Selanjutnya, Data Pembayaran PBB ini dapat digunakan untuk mendukung operasional pemungutan pajak PBB dan pelaporan lainnya sepanjang waktu.