Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (ilustrasi)

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 , pengalihan Pajak Bumi dan bangunan menjadi pajak daerah efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut diatur pada pasal 182 yang berbunyi MENKEU dan MENDAGRI mengatur tahapan persiapan pengalihan dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Pengalihan ini harus disikapi dengan baik bagi pemerintah daerah yang belum sama sekali menguasai pengelolaan PBB sampai saat ini. Pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota harus mempersiapkan SDM maupun sistem informasi yang akan digunakan untuk mengelola PBB. Dalam hal SDM terutama yang paling berat adalah penilaian obyek pajak. SDM harus mengetahui struktur biaya dari pembentukan NJOP berdasarkan pengamatan di lapangan.

Sedangkan berikutnya adalah sistem informasi yang tidak kalah pentingnya dengan SDM dimana sistem ini nanti yang akan mengelola data PBB mulai dari pendataan obyek pajak, layanan wajib pajak sampai dengan pembayaran PBB.