Sistem Informasi Pelayanan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

 

Customer Support System (ilustrasi)

Setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disahkan menjadi pajak daerah, Pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri dengan baik agar kualitas pelayanan kepada wajib pajak PBB tetap baik bahkan lebih baik lagi. Selama ini loket pelayanan pelanggan Pajak Bumi dan Bangunan dilayani KPP Pratama setempat.

Pemerintah Daerah perlu membangun aplikasi / software sistem informasi pelayanan pelanggan wajib pajak  PBB untuk melayani pengaduan dan penanganan masalah serta update data wajib paja dan obyek pajak PBB.

terdapat beberapa macam urusan pelayanan PBB, yaitu :

1. Pendaftaran dan pemutakhiran data baru objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru dan pemuthakiran data, baik dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.

2. Mutasi Objek/Subjek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak.

3. Pembetulan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembetulan  sppt/skp karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah zona nilai tanah.

4. Pembatalan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembatalan sppt/skp.

5. Salinan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan wajib pajak atas salinan SPPT/SKP.

6. Keberatan penunjukan WP adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjuk Wajib pajak.

7. Keberatan atas pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan keberatan atas pajak terhutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi atau/dan bangunan

8. Pengurangan Atas Besarnya Pajak Terhutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terhutang oleh wajib pajak. Permohonan tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa.

9. Penentuan kembali Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

10. Pembatalan Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftaran permohonan pembatalan tanggal jatuh tempo.

11. R e s t i t u s i adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak.

12. Kompensasi adalah pendaftaran permohanan pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain.

13. Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ketidak mampuan wajib pajak.

Modul aplikasi/software sistem informasi pelayanan ini terhubung ke sistem utama pengelolaan PBB. karena dalam proses pelayanan ini juga kemungkinan melakukan update dan menghapus data pendataran, Penetapan, Data Obyek Pajak, wajib pajak,  pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan informasi yang langsung terhubung ini maka mudah bagi staff yang melayani pelanggan/wajib pajak PBB untuk mencari dan melacak informasi.

Aplikasi / software sistem informasi pelayanan ini penting disediakan oleh pemerintah Kota kabupaten khususnya dinas pendapatan yang secara teknis melayani dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan.