Katalog Harga Satuan Barang Jasa

Katalog Harga Satuan Barang Jasa

Manajemen Administrasi Pembangunan perlu secara berkelanjutan dikembangkan dengan tahapan tahapan yang konkrit. Salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kinerja manajemen secara signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen.E-Government salah satu bentuk Sistem Informasi Manajemen mencakup lingkup yang luas baik untuk pelayanan publik maupun untuk kebutuhan efektivitas internal organisasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah  sistem informasi katalog harga satuan,  sistem ini akan mendukung kinerja bagian pembangunan dalam melakukan evaluasi dan seleksi usulan kegiatan dan program dari SKPD dalam proses penyusunan APBD. Sistem e-Catalog akan mendukung dalam hal ketersediaan database harga barang dan jasa yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran

Agar anggaran belanja pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, diperlukan suatu standar dan panduan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari segi nilai kegiatan, proses pelaksanaan (urutan) kegiatan yang dilakukan, maupun output yang harus dicapai. Standarisasi diharapkan berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan yang mungkin di lingkungan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota / Kabupaten.

Secara umum, kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah Kota / Kabupaten dikelompokkan dalam empat jenis jasa, antara lain jasa pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi, dan jasa lain. Tahap awal dari penyusunan standarisasi ini dilakukan terhadap komponen terkecil dalam suatu kegiatan pembangunan, yaitu terhadap komponen-komponen tenaga kerja, bahan, alat, serta komponen biaya lainnya yang selanjutnya disebut sebagai Standar Harga Satuan Dasar (SHSD). Harga satuan yang tercantum dalam dokumen ini adalah harga berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah Kota / Kabupaten.

Tahap berikutnya adalah melakukan standarisasi terhadap pokok-pokok kegiatan yang merupakan komponen pembentuk kegiatan pembangunan, selanjutnya disebut sebagai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Dalam menentukan pokok – pokok kegiatan yang standar, selain melakukan survei lapangan, Tim Penyusun Standar Harga Satuan juga melakukan koordinasidengan dinas-dinas terkait, sehingga HSPK yang didapat teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat ini, dalam proses penyusunan dan penilaian anggaran dalam DIP/dokumen lain yang dipersamakan belum dapat dilaksanakan secara efisien, baik dalam proses pengelolaan, perubahan maupun pelaporan.

Beberapa kendala yang saat ini terjadi dalam proses penyusunan dan penilaian anggaran yang diajukan ataupun standarisasi harga satuan, antara lain :

  1. Didalam pengelolaan anggaran belanja masih terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang dan jasa
  2. Dilakukannya perubahan-perubahan secara manual bila terdapat perubahan salah satu komponen HSPK sehingga dilakukan pula perubahan-perubahan terkait secara manual
  3. Pelaporan berkala dilakukan secara manual apabila terjadi perubahan pada komponen HSPK
  4. Belum adanya standarisasi harga satuan antar dinas/instansi

Screenshot Aplikasi Katalog Harga