Aplikasi Pembayaran PBB

Aplikasi Pembayaran PBB

Aplikasi Sistem Informasi pemungutan/pembayaran Pajak Bumi Bangunan menyediakan fitur pembayaran dengan berbagai macam pola. Pertama pembayaran PBB melalui Bank Pembangunan Daerah yang terhubung langsung dengan KPP Pratama (dirjen pajak) dengan metode sinkronisasi. Kedua pembayaran PBB melalui mobil keliling atau mobling , dimana akan dilakukan sinkronisasi data setelah kegiatan mobling berakhir. Ketiga Pembayaran PBB pada bank tempat pembayaran yang sinkronisasinya dilakukan melalui koneksi VPN. Keseluruhan data pembayaran akan dapat dipantau di Server Data Management yang merupakan pangkalan informasi bagi petugas dalam menjalankan pungutan PBB.

Pajak Bumi Bangunan ( PBB ) merupakan Pajak Negara yang wewenang pengelolaannya pada saat ini masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2014 akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah secara keselruahan. Meskipun demikian hasil penerimaan yang diperoleh dari Pajak Bumi Bangunan saat ini akan dikembalikan ke pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota / Kabupaten sebesar 64,08 %. Kontribusi hasil penerimaan PBB tersebut memberikan konsekuensi pada Pemerintah Kota (Pemkot) / Kabupaten dalam bentuk peran sebagai pemungut PBB. Kegiatan pemungutan PBB merupakan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun.

Mengingat besarnya kontribusi PBB pada Pemkot / Kabupaten maka perlu dilakukan suatu pemantauan terhadap kegiatan operasional dari proses pemungutan PBB. Selama ini Pem kota / Kabupaten khususnya Dinas Pendapatan Daerah sudah memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menunjang dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional pemungutan PBB berupa Sistem informasi Manajemen Payment Online Sistem (POS ) PBB . SIM POS PBB berfungsi untuk membantu pemungutan PBB dengan melakukan kerjasama komunikasi data dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan ( KP PBB ) dalam hal informasi wajib pajak beserta kewajibannya yang akan digunakan sebagai data dasar transaksi pembayaran PBB. Setelah transaksi pembayaran telah dilakukan oleh wajib pajak, maka SIM POS PBB wajib mengirimkan informasi transaksi tersebut ke KP PBB sebagai dasar untuk melakukan updating data Sistem Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( SISMIOP ) yang ada di KP PBB.

Screenshot Aplikasi Pembayaran PBB

Dalam perjalanan waktu banyak kendala yang dihadapi pada SIM POS PBB ini seperti keterlambatan informasi, memakai teknologi lama sehingga susah dikembangkan, penyebaran informasi ke pengguna di Dinas Pendapatan Daerah yang kurang optimal, tidak terdokumentasinya sistem secara baik sehingga perlu dilakukan suatu reengineering atau pembuatan kembali dari aplikasi SIM POS PBB yang dapat menyediakan informasi secara tepat waktu, mudah diakses pengguna di Dinas Pendapatan Daerah dan mudah dikembangkan seperti pengembangan titik layanan pemungutan PBB di UPTD atau Kecamatan. Pembuatan kembali aplikasi tersebut memerlukan sebuah perencanaan yang terinci mengenai desain SIM POS PBB yang akan dibangun, sehingga pengembangan SIM POS PBB memiliki dasar dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan effesien. Pada akhirnya dengan adanya perencanaan ini diharapkan SIM POS PBB baru yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan pemungutan PBB.